}); DPR Fokus Kawal Penanganan Covid-19 – POTRET INDONESIA
Sel. Jun 2nd, 2020

POTRET INDONESIA

Politik, Hukum, Bisnis, Budaya

DPR Fokus Kawal Penanganan Covid-19


Sejak bulan Maret 2020, DPR RI telah melaksanakan 150 rapat hingga rapat penutupan sidang hari ini. Bahkan, kegiatan rapat digelar DPR tengah pandemi wabah virus Corona.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat Paripurna ke 15 DPR, di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Puan menuturkan, hampir seluruh perhatian DPR dalam melaksanakan fungsinya dalam rapat itu baik fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi diarahkan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

“Jumlah rapat yang diselenggarakan diseluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR pada masa persidangan III ini, berjumlah lebih 150 rapat. Sebagian besar fokus pembahasan adalah berkaitan dengan penanganan Covid-19 dan dampaknya,” ujar Puan.

Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini mengungkapkan, DPR memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 dan dampaknya. DPR, lanjut Puan, akan terus melakukan pemantauan, evaluasi, pendalaman, dan penajaman atas pelaksanaandari program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.

“DPR melakukan itu melalui fungsi pengawasan, anggaran dan fungsi legislasi, ” ujar dia.

Puan menjelaskan, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR bersama pemerintah telah melakukan pembahasan sejumlah RUU, seperti:

  1. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilutas Sistem Keuangan, menjadi UU. Pada hari ini, RUU itu telah disahkan menjadi UU dalam pengambilan keputusantingkat 2 di rapat paripurna.
  2. RUU tentang Pertambangan Minerba dan Batubara yang merupakan Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009.
  3. RUU tentang Cipta Kerja, yang pembahasannya dilakukan secara kluster tematik dan selektif. Kluster tenaga kerja ditunda pembahasannya untuk dapat memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan aspiraainya.
  4. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
  5. DPR menetapkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan, khususnya pasal 366 dan 367.

Hadirnya Tata Tertib DPR yang baru tersebut, kata Puan, memberikan legitimasi mekanisme rapat khusus bagi DPR dalam menjalankan fungsi, wewenang dan tugasnya secara konstitusional. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran pada masa persidangan III ini, kata Puan, DPR mencermati, mengevaluasi, mendalami, dan ikut mempertajam alokasi anggaran dan program Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 dan dampaknya.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020, yang memprioritaskan pada penguatan alokasi anggaran program di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.

DPR memberikan perhatian pada realokasi anggaran dan program di setiap Kementerian/Lembaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan negara tetap dapat berlangsung dengan baik dalam melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat, dan dalam menjalankan pelayanan umum pemerintahan.

Secara khusus DPR juga memberikan perhatian pada alokasi anggaran dan program penanggulangan Covid-19 dan dampaknya, yaitu peningkatan kesehatan.masyarakat, penguatan perlindungan sosial, serta penguatan dan pemulihan ekonomi.

“Dalam keadaan dan situasi bencana nasional ini, yang di luar situasi biasa, DPR dapat memahami kebutuhan.pemerintah dalam regulasi untuk mengelola fiskal dan sistem keuangan, namun DPR perlu terus mengingatkan kepada pemerintah agar dalam menjalankan kewenangan di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tetap memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan,


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.