}); Kejagung Gandeng LKPP dan BPKP Awasi Dana Penanganan COVID-19 – POTRET INDONESIA
Rab. Mei 27th, 2020

POTRET INDONESIA

Politik, Hukum, Bisnis, Budaya

Kejagung Gandeng LKPP dan BPKP Awasi Dana Penanganan COVID-19


Kejaksaan Agung bergerak cepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk percepatan penanganan COVID-19.

Gerak cepat dibuktikan oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melalui surat edaran salah satunya melalui surat edaran nomor 7/2020 tentang Optimalisasi Pendampingan Terhadap Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19.

Surat edaran tersebut intinya untuk melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD. Baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan dan pengawasan penanganan COVID-19 dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya.

Praktisi hukum, Heru Widodo menilai surat edaran Kejagung sebagai langkah yang tepat.

“Hal ini untuk membantu percepatan penanganan COVID-19 oleh kepala daerah, dan memberikan perlindungan berkepastian hukum kepada penyelenggara pemerintah daerah,” kata Heru kepada kantor berita RMOL, Kamis (21/5/2020).

Heru menilai, langkah Kejagung yang memastikan akan mengawasi penggunaan dana kemanusian negara yang dialokasikan untuk percepatan penanganan COVID-19 dinilai sebagai langkah apik guna meminimalisir penyimpangan.

Termasuk juga hasil hibah pemerintah pusat ke daerah, donasi dari pihak swasta ke pemerintah hingga realokasi anggaran. Kejagung menilai perlu dan penting mengawasi pemanfaatan dana-dana penanganan COVID-19.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, dalam mengawal penggunaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh DPR menjadi UU, pihaknya mengeluarkan sejumlah kebijakan melalui surat instruksi yang berkaitan dengan pendampingan realokasi dana, donasi, dan hibah terkait penanganan COVID-19.

“Kejaksaan Agung juga siap diawasi dalam melaksanakan pengawasan tersebut. Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas pegawai Kejaksaan baik jaksa maupun tata usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercelah,” tegasnya.

Dana Bansos Penanganan COVID-19
Berpotensi di Korupsi

Transparemcy Internasional Indonesia (TII) mengingatkan, pemerintah pusat mengenai potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial penanganan COVID-19 oleh kepala daerah.

Maneger Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan, tidak menutup kemungkinan kepala daerah memanfaatkan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan politiknya.

“Bisa jadi bansos itu hari ini ada penumpang gelap, feerider-nya adalah beberapa pejabat daerah memanfaatkan bansos sebagai pork barrell-nya. Jadi penerima bansos itu daerah-daerah kantong pemilihannya dia, ini menarik,” kata Wawan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Menurut Wawan kemungkinan itu terbuka mengingat kontestasi Pilkada Serentak 2020 yang ditunda membuat kepala daerah terutama petahana mencari modal dengan memanfaatkan dana bantuam sosial tersebut.

“Artinya butuh sumber daya publik juga, penanganan COVID -19 ini bisa jadi penumpang gelapnya masuk ke situ,” ujarnya.

Wawan mengatakan, kemungkinan tersebut hanya satu skenario yang dapat terjadi bila terdapat penumpang gelap untuk mencari celah korupsi.

Wawan mengingatkan, masih ada modus korupsi lainnya yang dapat terjadi, seperti markup anggaran, mark- down pendapatan, hingga memberi keuntungan bagi kepentingan lingkaran terdekat.

“Jadi anggaran yang besar Rp 110 triliun jejaring sosial ini atau Rp 405 triliun dari total anggaran ini bisa jadi potensi korupsi yang besar,” kata Wawan.

Oleh karena itu, Wawan menilai publik harus mewaspadai kemungkinan terjadinya korupsi dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 tersebut.

Penulis : Tim Redaksi


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.