}); KPK Siap Tangkap Pelaku Korupsi Pengadaan Bansos COVID -19 – POTRET INDONESIA
Rab. Mei 27th, 2020

POTRET INDONESIA

Politik, Hukum, Bisnis, Budaya

KPK Siap Tangkap Pelaku Korupsi Pengadaan Bansos COVID -19


“Jangan pernah korupsi uang donasi dari pihak ketiga untuk kelancaran penanganan COVID -19, kalau tidak mau di penjara”

Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri mengatakan lembaganya memberi atensi khusus terhadap pengadaan barang dan jasa terkait alat kesehatan.

“Kemudian bantuan insentif dokter, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium dan pengadaan pengadaan lain terkait COVID – 19, ” kata Firli saat rapat bersama Tim Pengawas DPR terkait Pelaksanaan Pengamanan Bencana Pandemi COVID- 19 secara virtual, Rabu (20/5/2020).

Firli menambahkan KPK juga fokus terhadap persoalan program bantuan sosial atau social safety net yang tengah dijalankan pemerintah dalam penanganan COVID- 19. Tidak hanya masalah pengadaan dan bansos, KPK juga fokus pada masalah donasi.

“Karena ada beberapa pihak ketiga yang memberikan bantuan untuk kelancaran penanganan COVID- 19,” ujar mantan Kepala Pemelihara Keamanan (Bakaharkam) Polri itu.

Firli melanjutkan KPK juga tetap memantau program pemulihan ekonomi nasional, dan program – program lainnya dalam mengatasi persoalan perekonomiam, menjamin kualitas dan kapasitas untuk iklim usaha.

“Sehingga kita tetap dalam keadaan survive menghadapi dampak begitu berat akibat COVID-19,” kata Firli.

Jenderal Polri bintang tiga itu mengingatkan bahwa ada daerah rawan dalam penanganan COVID -19 ini. Pertama, kata Firli, di sektor pengadaan barang dan jasa.

“Ini sangat rawan. Untuk itu kami memberikan perhatian khusus untuk pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Firli menambahkan langkah awal yang dilakukan adalah KPK bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP).

KPK memantau kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, serta kementerian lain yang terkait pengadaan barang dan jasa.

“Kami juga mengikuti terkait sumbangan pihak ketiga. Karena kami juga ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan bantuan donasi pihak ketiga,” tutur Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan itu mengatakan KPK sudah mengeluarkan sudah edaran yang pada intinya mengatur bagaimana tata cara dan mekanisme penerimaan sumbangan, bagaimana penyerahan bantuan yang harus tercatat dengan tertib dam dapat dipertanggungjawabkan.

Pun demilian untuk pengadaan barang dan jasa sudah ada surat edaran dari KPK yang memberikan panduan.

“Prinsipnya tidak boleh ada kolusi, tidak boleh ada markup, tidak boleh ada kickbacl, dan tidak ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan juga tidak boleh ada kecurangan,”ungkap Firli.

Firli menegaskan KPK bersama LKPP melakukan monitoring data soal refocussing anggaran di APBD seluruh Indonesia. Total refocussing anggaran APBD untuk.COVID-19 berjumlah Rp 56,7 triliun. “Ini angka yang cukup besar disamping APBN Rp 405 triliun,” tegas Firli.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar yang memimpin rapat mengatakan bahwa pihaknya akan fokus pada pengawasan terutama di bidang anggaran dalam pelaksanaan penanggulangam.COVID-19 yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

“DPR hanya fokus pada pengawasan anggaran saja,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meyakinka .

Penulis : Waluyo


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.