}); Menkumham: Korupsi Anggaran Pandemi Covid-19 Bisa di Hukum Mati – POTRET INDONESIA
Sel. Jun 2nd, 2020

POTRET INDONESIA

Politik, Hukum, Bisnis, Budaya

Menkumham: Korupsi Anggaran Pandemi Covid-19 Bisa di Hukum Mati


Menteri Hukum dan HAM Yassona Hamonangan Laoly mengatakan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sisten Keuangan guna Penanganan Pandemi Covid-19, tidak otomatis menghilangkan tindak pidana atas pejabat pemerintah pelaksana Perppu.

Mantan anggota komisi II DPR RI, ini menggaransi pelaksana Perppu yang melakukan tindak pidana tidak bisa ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pernyataan Yasona sekaligus membantah pandangan sejumlah kalangan, terutama penggiat antikorupsi, yang mengkritik Pasal 27 Perppu yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dalam rapat paripurna, Selasa (12/5/2020).

Pasal 27 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, tertulis bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Perppu mengenai pandemi Covid-19 bukan merupakan kerugian keuangan negara.

Sementara Ayat 2 pasal itu memberikan imunitas bagi pejabat pelaksana Perppu, dan Ayat 3 berbunyi “segala tindakan yang diambil berdasarkan Perppu bukanlah objek gugatan yang bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara”.

Yasona menjelaskan, Pasal 27 Perppu tersebut hanya memberikan jaminan kepada pelaksana Perppu agar tidak ragu mengambil keputusan. Hal ini mengingat pandemi corona yang sedang terjadi membutuhkan keputusan yang cepat.

“Tidak ada istilah kebal hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaksana Perppu ini. Pasal 27 Perppu tersebut tidak berarti menghapus delik korupsi. Pasal 27 hanya memberikan jaminan agar pelaksana Perppu tidak khawatir dalam mengambil keputusan karena kondisi saat ini memerlukan keputusan yang cepat, ” kata Yasona dalam keterangan pers, Sabtu (16/5/2020).

Yasona mengingatkan, pandemi corona telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dengan begitu, pelaku korupsi terhadap anggaran penanganan Covid-19 dapat diproses berdasarkan UU Pemberantasan Korupsi (Tipikor).

Apalagi, Pasal 2 UU Tipikor menegaskan, korupsi saat bencana dapat dijatuhi hukuman mati.

“Jangan lupa bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional. Karena itu, korupsi terhadap dana anggaran Covid-19 dapat ditindak sesuai Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tipikor yang menetapkan bahwa korupsi di kala bencana bisa dijatuhi hukuman mati,” kata Yasona.

Yasona lebih jauh menegaskan, dengan atau tanpa Pasal 27 Perppu, tidak ada istilah kebal hukum bagi pelaku korupsi. Ia menuturkan, koruptor harus diproses secara hukum.

“Ada atau tidak Pasal 27 Perppu, tidak ada istilahnya yang namanya kebal hukum bila terjadi korupsi. Bila ditemui bukti adanya keputusan yang dibuat sengaja memguntungkan diri atau kelompoknya, maka tetap akan diproses di pengadilan dan ditindak secara hukum,” tegas dia.

Yasona menjelaskan, klausul tidak dapat dituntut seperti didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 bukan hal baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Klausul itu, kata Yasona, pernah diatur dalam UU Pengampunan Pajak, UU BI, UU Ombudsman, UU Advokat, dan UU MD3.

“Bahkan beberapa pasal di KUHP juga mengatur tentang sejumlah perbuatan yang tidak dipidana,” jelas Yasona.

Selain itu, Yasona menyebut Perppu Nomor 1 Tahun 2020 diterbitkan dengan mempertimbangkan kondisi yang genting dan memaksa. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil tindakan penting dan butuh dana besar yang mencapai Rp 405.1 triliun untuk menanggulangi pandemi corona.

Anggaran ini, kata Yasona sebelumnya tidak ada di dalam APBN 2020 namun pandemi Covid-19 memaksa pemerintah untuk menyediakannya dengan cepat. Untuk itu, perlu diterbitkan Perppu sebagai payung hukum bagi penyediaan anggaran tersebut.

“Justru keliru apabila anggaran ini langsung dikeluarkan tanpa ada dasar hukum. Karena itu Perppu Nomor 1 Tahun 2020 harus ada untuk memastikan pengambil keputusan tidak khawatir dan tetap dipagari agar tidak bisa di korupsi. Semua ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan rakyat, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Yasona.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah memutus total tambahan belanja dan pembiayaan APBD untuk penanganan Co


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.