}); Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Mendagri Tito Karnavian : Momentum Percepat Penanganan COVID-19 – POTRET INDONESIA
Sun. Jul 5th, 2020

POTRET INDONESIA

Politik, Hukum, Bisnis, Budaya

Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Mendagri Tito Karnavian : Momentum Percepat Penanganan COVID-19


“Pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan menjadi tantangan, karena jika salah dan tidak ditaati akan rawan menjadi media penularan”

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti mempercepat penangangan Covid-19. Pernyataan Tito bukan tanpa alasan. Sebab para kepala daerah akan berupaya serius untuk mengendalikan virus Corona asal Kota Wuhan, Chima.

“Justru momentum pilkada ini bisa mempercepat penanganan Covid-19 karena kepala daerah akan serius, lebih serius menanganinya karena pertaruhan,”kata Mendagri Tito Karnavian dalam siaran pers, Senin (1/5/2020).

Mantan Kapolri ini mengatakan, pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan menjadi tantangan karena kalau salah dan tidak ditaati akan rawan menjadi media penularan.

Akan tetapi, jika ini disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, pilkada menjadi peluang mempercepat penanganan Covid-19.

220 kepala daerah dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020, dan berpotensi menjadi pejawat atau kembali ikut pemilihan.

Para kepala daerah ini dituntut raknyatnya bekerja maksimal dalam membuat kasus Covid-19 menjadi landai, maupun program bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Nanti pemilu ini isinya cuma dua menurut feeling saya, satu adalah isu Covid-19, dan dua adalah isu ekonomi. Kepala daerahh yang enggak mampu menamgani atau mengendalikan Covid-19 di wilayahnya sama seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekarang dia mendapat diskridit, jatuh legitimasinya,” ujar Tito.

Di sisi lain, penantang atau lawan politiknya akan terus mengkritisi kinerja kepala daerah. Penantang pun lebih banyak cara menarik simpati masyarakat untuk memilih dirinya dalam Pilkada 2020.

Sebagian besar masa jabatan kepala daerah akan berakhir pada Februari 2021. Menurut Tito, pemerintah tidak bisa mengandalkan kepemimpinan pemerintah daerah diemban pelaksana tugas (plt) atau pejabat yang bertugas mengisi kekosongan jabatan kepala daerah . Tito menginginkan, pemerintah daerah dipimpin kepala daerah yang memiliki legitimasi penuh dari publik melalui mekanisme pilkada

 

KPU Siap Gelar FGD dan Uji Publik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwal forum grup diskusi sekaligus uji publik terhadap peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan pilkada di masa bencana nonalam pada pekan depan. Regulasi ini akan mengatur pelaksanaam tahapan pemilihan dengan menyesuaikan protokol kesehatan penanganan Covid-19 yang disusun oleh pemerintah.

“Kami sedang melakukan persiapan, direncanakan minggu depan akan dilakukan FGD dan uji publik terhadap rancangan PKPU pilkada,” ujar Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dalam keterangannya.

KPU telah mengindentifikasi tahapan-tahapan pilkada yang perlu disesuaikan dengan protokol Covid-19.

Raka Sandi menjelaskan, PKPU itu akan mengatur tata cara sejumlah tahapan pilkada yang melibatkan banyak orang. Antara lain penyelenggara pemilu, peserta pemilih, masyarakat dan pihak lainnya di tengah pamdemi ini.

Raka Sandi mencontohkan, beberapa mekanisme tahapan pilkada yang sebelumnya tatap muka, dapat dilakukan secara daring. Dengan demikian, penyelenggaraan pilkada kali ini perlu disesuaikan dengan menggunakan teknologi informasi untuk menghindari interaksi fisik antara manusia.

Namun, lanjut Raka Sandi, terobosan dalam melaksanakan tahapan pilkada di masa bencana tak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Selain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomo2 Tahun 2020 yang menjadi landasan penundaan Pilkada 2020, penyelenggaraan pilkada juga berpedoman pada UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“PKPU ini, ada sejumlah tahapan pilkada yang perlu dilakukan dengan situasi sekarang untuk menjamin semua kesehatan pihak yang terlibat, apakah penyelenggara, peserta, pemilih, masyarakat dan sebagainya,” terangnya.

Raka Sandi mengungkapkan, PKPU penyelenggaraan pilkada pada masa bencana nonalam berbeda dengan pengaturan penerapan protokol Covid-19 dalam setiap tahapan. KPU perlu berkoordinasi dengan kementerian /lembaga terkait dalam menyusun protokol kesehatan untuk pelaksanaan masing-masing tahapan pemilihan.

“Protokol kesehatan kan itu bukan kompetensi KPU, protokol lesehatan apakah itu nanti kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan ataukah dengan Gugus Tugas Covid-19. Kita minta standar-standarnya, minta data informasinya, lalu KPU membuat misalnya apakah keputusan KPU ataukah kemudian bisa juga membuat petunjuk teknis,” pungkas Raka Sandi.

Penulis : Waluyo


Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.